Hubungan moneter dengan masalah kehidupan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.

Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa itu kebijakan moneter?

2.      Apakah dampak dari krisis moneter?

3.      Bagaimana hubungan moneter dengan masalah kehidupan masyarakat?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesui dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu;

1.      Kebijakan moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

2.      Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policu)

Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter (uang beredar, suku bunga, kredit dan nilai tukar) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran-sasaran makroekonomi antara lain: pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan/sasaran akhir kebijakan moneter (final target).

Semua sasaran akhir kebijakan moneter harus dapat dicapai secara bersamaan dan berkelanjutan. Namun, pengalaman di banyak negara termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa hal yang dimaksud sulit dicapai, bahkan ada kecenderungan bersifat kontradiktif. Misalnya kebijakan moneter yang kontraktif untuk menekan laju inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

B.     PENYEBAB KRISIS MONETER

Penyebab krisis ekonomi menurut identifikasi para pakar :

1.      Kesenjangan produktifitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi.

2.      Jebakan ketidak seimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi.

3.      Ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing.

4.      Stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi yang tidak stabil. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan (bahkan cenderung mengabaikan) para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri, dalam menghadapi besarnya serta persyaratan utang swasta tersebut.

5.      Terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di suatu negara. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah utang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

6.      Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

7.      Perkembangan situasi politik yang makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

8.      Argument bahwa pasar financial internasional tidak stabil secara inheren yang kemudian mengakibatkan buble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Bahkan sejak tahun 1990-an pasar financiall lebih tidak stabil lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju menurunkan suku bunga mereka. Sehingga mendorong dana-ana masuk pasar global. Maka pada tahun 1990-an ana asing melonjak dari $9 Miliyard menjadi lebih dari $240 Milliyard.

9.      Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijkan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efectif riil,deficit neraca pembayaran dan pelarian modal.

10.  Kelemahan sektorfinacial yang over gradueted, but under regulete

11.  Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik.

Jika diartikan secara ekonomis teknis, krisis bisa disebut sebagai titikbalik pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot. Untuk mengatasi dilema fundamental ini diperlukan suatu konsensus politik secara nasional, yang berfokus pada pilihan politik untuk merekonsiliasikan keperluan penyelesaian secara tuntas terhadap masalah-masalah dari masa lalu, dengan kepentingan bangsa dan negara untuk maju ke depan didukung oleh semua pihak.

Dengan adanya konsensus politik secara nasional, barulah kita dapat menyusun suatu Program Nasional untuk cepat keluar dari krisis dan mulai memulihkan kembali Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang mampu memberantas pengangguran, kemiskinan, kebodohan, dan Utang Nasional. Sebab di situlah letak kepentingan mendesak dari ekonomi rakyat.

C.    DAMPAK DARI KRISIS EKONOMI

Krisis Moneter membawa dampak yang kurang baik bagi Negara yang mengalaminya, ini disebabkan karena kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi. Dampak yang terlihat seperti : Banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK pekerjanya dengan alasan tidak dapat membayar upah para pekerjanya. Sehingga menambah angka pengangguran. Pemerintah kesulitan menutup APBN. Harga barang yang naik cukup tinggi, yang mengakibatkan masyrakat kesulitan mendapat barang-barang kebutuhan pokoknya. Utang luar negeri melonjak. Harga BBM naik. 

Kemiskinan juga termasuk dampak krisis moneter. Meningkatnya jumlah penduduk yang miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai mata uang yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang akibat PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi.

Disaat krisis itu terjadi banyak pejabat yang melakukan korupsi. Sehingga mengurangi pendapatan para pekerja yang lain. Banyak perusahaan yang meminjam uang pada perusahaan Negara asing dengan tingkat bunga yang lumayan tinggi, hal itu menambah beban utang Negara. Pada sisi lain merosotnya nilai tukar mata uang juga membawa hikmah. Secara umum impor barang menurun tajam. Sebaliknya arus masuk turis asing akan lebih besar, daya saing produk dalam negeri dengan tingkat kandungan impor rendah meningkat sehingga bisa menahan impor dan merangsang ekspor khususnya yang berbasis pertanian. Dampak dari krisis moneter lebih banyak yang negative dibandingkan dampak positifnya. Itu di karenakan krisis ini mengganggu kesejahteraan masyarakat.

D.    KEBIJAKAN MONETER DALAM MENANGANI KRISIS MONETER

Macam-macam kebijakan moneter dalam rangka mengatasi krisis moneter

1.      Operasi pasar terbuka (Open market operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government security). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintahan akan membeli surat berharga pemerintah. Namaun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SPBU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto (Discount Rate) adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3.      Rasio cadangan wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikan rasio.

4.      Himbauan moral (moral persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan member himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

E.     HUBUNGAN MONETER DENGAN MASALAH KEHIDUPAN MASYARAKAT

Masa kini problem klasik yaitu masalah kehidupan masyarakat yang selalu menghantui kita yaitu masalah ekonomi. Mengapa? sebab besar manusia selalu menganggap ekonomi sebagai sesuatu yang sangat mendasar (basic need). Ekonomi berperan dalam mempertahankan hidup saat ini, masa depan dan menjadi catatan perjalanan hidup masa lalu. Namun, kita tidak bisa mengingkari juga bahwa ekonomi bukan salah satu sumber masalah, tapi bagian dari kompleksitas masalah yang muncul seperti kaitannya dengan persoalan sosial dan budaya. Dengan begitu, sangat berkenaan dengan istilah kesejahteraan (welfare).

Dalam suatu negara, banyak langkah bisa ditempuh untuk menuju kesejahteraan, dimana taraf hidup masyarakat telah mapan atau telah tercukupi kebutuhan-kebutuhannya. Namun melihat kondisi saat ini, sudah begitu carut-marut dan menuju ke sana pemerintah harus komit dan membebaskan dirinya dari unsur-unsur korup. Tentang kemiskinan ini, kita pastinya selalu menghindari atau tidak ingin menjadi miskin. Bagaimana pun pemaknaan dari miskin itu sendiri.

Ironisnya, kemiskinan (poverty) atau miskin (poor) menjadi format hitam dalam putih, kemiskinan menjadi wacana atau masalah yang selalu ada, bahkan setiap detik selalu saja bertambah. Untuk itu kemiskinan menjadi sesuatu yang selayaknya di pikirkan terus menurus, karena kemiskinan “mungkin” tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Sampai Sang Pencipta meniadakan alam semesta dan kita semua manusia menghadapi babak baru, dunia yang kita jalani setelah ini sudah tiada, dunia yang kita fahami dalam keyakinan masing masing.

Meskipun kemiskinan yang menjadi masalah yang sangat mendasar, namun pemerintah kadang dilematis dalam menentukan arah dari suatu kebijakan. Apakah pemerintah berorientasi ekonomi pertumbuhan ataukah pada pemerataan ekonomi? Keduanya memberi harapan jika ditindaklanjuti sesuai log frame masing-masing. Yaitu harapan akan menurunnya tingkat kemiskinan, partipasinya, dan harapan dari kenyataan kemiskinan.

Perlu kita ketahui bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter yang dimana kebijakan ini dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar.

Harapan dari kebijakan ini untuk meretas kemiskinan. Kemiskinan yang bersektor pada kebijakan mikro, seperti penentuan harga pasar, quantitas faktor input barang dan jasa yang di perjualbelikan yang bagaimana perilaku bisa mempengaruhi penawaran atas permintaan barang dan jasa. nantinya pun akan menentukan harga serta bagaimana harga ini mengalir bagai bola terakhir, dimana siapa yang mempunyai kesempatan mengelola bola tersebut.

Apabila hal ini berjalan dan tidak mengalami hambatan, maka niscaya kebijakan ini bisa menjadi solusi dalam pembangunan ekonomi. Jauh dari kata inflasi yaitu “kenaikan harga harga kebutuhan umum (sembako)  secara bersamaan”, mengapa inflasi ini harus dihindari dan harus dijaga posisinya agar tidak terlalu besar, karena inflasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada daya beli masyarakat  (purchasing power parity).

Namun inflasi ini bisa dihindari dengan melihat penyebab inflasi seperti,

1.      Demand full adalah kenaikan permintaan secara agregat (keseluruhan) yang sangat besar di bandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan.

2.      Cost push adalah adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi sehingga perusahaan mengurangi supply (penawarannya), peningkatan biaya produksi ini mendorong perusahaan menaikkan harga.

3.      Imported adalah naiknya harga barang barang di negara tersebut sehingga terjadi kenaikan harga di pasar dalam negeri. Itulah singkatnya mengapa inflasi harus dihindari karena sangat betul-betul menurunkan daya beli masyarakat.

Namun dalam pembahasan bagaimana inflasi bisa ditekan dan bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa dicapai sesuai yang di harapkan, maka disinilah kebijakan moneter sebagai salah satu cara (solusi kebijakan) untuk meraih harapan tersebut. Tujuan kebijakan moneter di gunakan adalah

1.      Menjaga stabilitas harga

2.      Pertumbuhan ekonomi

3.      Perluasan kesempatan kerja

4.      Keseimbangan neraca pembayaran

5.      Stabilitas pasar financial

6.      Stabilitas pasar valuta asing.

Relevansi kebijakan moneter dalam pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan adalah di butuhkannnya transmisi economi moneter  (direct moneter), dimana pemerintah bisa memainkan perannya dalam ini otoritas moneter bisa betul betul mengendalikan pengaruh jumlah uang yang beredar. Karena “semua krisis di dunia ini terjadi di sector pasar uang” .

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Masa kini problem klasik yaitu masalah kehidupan masyarakat yang selalu menghantui kita yaitu masalah ekonomi. Mengapa? sebab besar manusia selalu menganggap ekonomi sebagai sesuatu yang sangat mendasar (basic need). Ekonomi berperan dalam mempertahankan hidup saat ini, masa depan dan menjadi catatan perjalanan hidup masa lalu. Namun, kita tidak bisa mengingkari juga bahwa ekonomi bukan salah satu sumber masalah, tapi bagian dari kompleksitas masalah yang muncul seperti kaitannya dengan persoalan sosial dan budaya. Dengan begitu, sangat berkenaan dengan istilah kesejahteraan (welfare). Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter yang dimana kebijakan ini dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengendalikan inflasi dan jumlah uang beredar.

Harapan dari kebijakan ini untuk meretas kemiskinan. Kemiskinan yang bersektor pada kebijakan mikro, seperti penentuan harga pasar, quantitas faktor input barang dan jasa yang di perjualbelikan yang bagaimana perilaku bisa mempengaruhi penawaran atas permintaan barang dan jasa. nantinya pun akan menentukan harga serta bagaimana harga ini mengalir bagai bola terakhir, dimana siapa yang mempunyai kesempatan mengelola bola tersebut.

B.     SARAN

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis mohon kritik dan saran guna perbaikan untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, Sri. 2000. “Perkembangan Moneter Perbankan Indonesia“. PT. Gramedia, Jakarta.

Boediono, “Merenungkan Kembali Mekanisme Transmisi Moneter di Indonesia”,Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998.

Sarwono, Hartadi A., dan Perry Warjiyo, “Mencari Paradigma Baru ManajemenMoneter dalam Sistem Nilai tukar Fleksibel: Suatu Pemikiran untuk

Penerapannya di Indonesia”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, BankIndonesia, Volume 1, Nomor 1, Juli 1998.

Share :