Perkembangan politik dan ekonomi pada era reformasi
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Reformasi merupakan suatu gerakan
yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional.Artinya, adanya
perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya
yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan, dan
persaudaraan.
Gerakan reformasi lahir sebagai
jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan.Krisis politik,
ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor yang mendorong lahirnya
gerakan reformasi.Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator
yang menentukan.Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh
ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung
sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Dengan semangat reformasi, rakyat
Indonesia menghendaki adanya pergantian kepemimpinan nasional sebagai langkah
awal menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.Pergantian kepemimpinan
nasional diharapkan dapat memperbaiki kehidupan politik, ekonomi, hukum,
sosial, dan budaya.Indoenesia harus dipimpin oleh orang yang memiliki
kepedulian terhadap kesulitan dan penderitaan rakyat.
B. RUMUSAN
MASALAH
1. Bagaimana munculnya gerakan
reformasi?
2. Siapa tokoh-tokoh pergerakan reformasi?
3. Apa saja peristiwa-peristiwa penting
dalam reformasi?
4. Bagaimana perkembangan politik dan
ekonomi pada masa reformasi?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
GERAKAN
REFORMASI
Secara garis
besar, kronologi gerakan reformasi dapat dipaparkan sebagai berikut:
1) Sidang Umum
MPR (Maret 1998) memilih Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil
Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan
melantik Kabinet Pembangunan VII.
2) Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa
dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan
yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan
KKN, dan mundurnya Suharto dari kursi kepresidenan.
3) Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi
unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan
dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia
Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga
tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian
empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan
kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
4) Pada tanggal
13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan
sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan
toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
5) Pada tanggal
19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan
sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR. Pada saat yang bersamaan, tidak
kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara Keraton Yogyakarta
untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan
Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
6) Pada tanggal
19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi
‘anjuran agar Presiden Suharto mengundurkan diri’.
7) Pada tanggal
20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh
masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi
yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.
8) Pada tanggal
21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan
jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah
Agung. Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya
kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden RI.Pada waktu itu juga B.J.
Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.
Demonstrasi
bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah
mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei
1998.Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa
tuntutan, seperti:
1) Adili
Suharto dan kroni-kroninya,
2) Laksanakan
amandemen UUD 1945,
3) Penghapusan
Dwi Fungsi ABRI,
4) Pelaksanaan
otonomi daerah yang seluasluasnya,
5) Tegakkan
supremasi hukum,
6) Ciptakan
pemerintahan yang bersih dari KKN.
B.
TOKOH-TOKOH
PERGERAKAN REFORMASI
Tokoh-tokoh reformasi tersebut
antara lain sebagai berikut.
1)
Abdurrahman
Wahid
Abdurrahman Wahid atau yang akrab
dipanggil Gus Dur, adalah pemimpin Nahdhatul Ulama, sebuah ormas Islam
terbesar di Indonesia. Gus Dur memiliki karisma yang kuat. Selain ulama,
beliau juga negarawan yang memiliki wawasan tentang pentingnya pluralisme
bangsa. Gus Dur adalah salah satu dari tokoh-tokoh reformasi yang membawa
dampak banyak bagi Indonesia.
Gus Dur yang mencentuskan
pertemuan Ciganjur yang dihadiri oleh Megawati, Sir Sultan Hamengkubuwono
X, Amien Rais. Selanjutnya, tokoh-tokoh reformasi yang hadir di Ciganjur
menamai dirinya sebagai kelompok Poros Tengah yang bertekad menggulirkan
agenda reformasi di Indonesia. Gus Dur juga sebagai
penggagas berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang anggotanya
sebagian besar adalah orang-orang NU. Di PKB, Gus Dur menduduki jabatan
sebagai Ketua Dewan Penasihat, sedangkan ketua umum partai Matori Abdul
Jalil. Partai ini juga banyak melahirkan tokoh-tokoh reformasi dengan
pemikiran kritis.
Pada masa pemilu pertama di
awal orde reformasi, Gus Dur dijagokan menjadi calon presiden RI oleh
tokoh-tokoh reformasi dari PKB dan disokong penuh oleh kelompok Poros
Tengah. Akhirnya, Gus Dur ditunjuk sebagai Presiden RI menggantikan BJ
Habibie, sedangkan Megawati diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Gus
Dur. Namun di tengah masa pemerintahnya, Gus Dur dicopot mandatnya
oleh MPR. Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada 30 Desember 2009 dan
dimakamkan di Jombang. Tokoh-tokoh reformasi ikut
mengantarkannya hingga liang lahat.
2)
Sri
Sultan Hamengkubuwono X
Sri Sultan Hamengkubuwono X
merupakan sosok Raja Yogyakarta yang memiliki peran penting
mempersatukan bangsa ini agar tetap bersatu, karena sejak krisis moneter
Indonesia mengalami ancaman disintregrasi. Apalagi, sejak Timor Timur
lepas dari pangkuan ibu pertiwi, memicu timbulnya separatisme di
beberapa tempat di Indonesia. Banyak yang tidak tahu, bahwa beliau
juga merupakan bagian dari tokoh-tokoh reformasi. Pada masa menjelang
reformasi, Sri Sultan sering turun ke jalan menenangkan demonstran agar
tak bertindak anarkis, terutama di Yogyakarta. Pada waktu itu, hari-hari
menjelang Soeharto turun terjadi aksi huru-hara di Jakarta, Solo, dan
Banjarmasin. Sebagai salah satu dari tokoh-tokoh reformasi, beliau membawa
dampak baik bagi masyarakat Yogyakarta.
Agar aksi anarkis tak menjalar
ke Yogyakarta, Sang Raja ini selalu hadir setiap ada demonstrasi dan
mengunjungi korban-korban kekerasan demo di rumah sakit. Terbukti,
Yogyakarta tetap terkendali walau sempat ada bentrok di sudut kota
seperti di Gejayan, yang menelan korban satu orang. Tapi tetap, tidak
separah di daerah lain. Sebagai salah satu tokoh yang tergabung dalam
tokoh-tokoh reformasi, beliau lebih berperan sebagai pengendali massa. Berkat
itulah, setelah reformasi, Sri Sultan ditunjuk menjabat Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta bersama Sri Paku Alam IX menggantikan gubernur
sebelumnya Sri Paku Alam VIII yang telah wafat.
3)
Megawati
Soekarno Putri
Berbicara mengenai tokoh-tokoh
reformasi tidak sah rasanya jika tidak menyebutkan nama wanita yang satu
ini. Megawati Soekarno Putri merupakan simbol dari perlawan
terhadap rezim orde baru. Saat jabatan ketua PDI digulingkan sepihak oleh
Soeryadi yang disokong oleh rezim orde baru, Megawati mendirikan partai baru
yang diberi nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai partai
tandingan PDI. Sejak itu, Megawati berjarak dengan rezim Soeharto. Pada
era reformasi, pemeran dalam tokoh-tokoh reformasi ini memiliki peran
yang cukup penting. Beliau merancang kembali nilai-nilai nasionalisme dan
demokrasi. Pada pemilu legislatif, partai yang didirikan Megawati
memperoleh banyak suara, bahkan mengalahkan Golkar. Megawati pun ditunjuk
sebagai wakil presiden mendamping Gus Dur. Dia didukung oleh banyak tokoh-tokoh
reformasi lainnya.
Dua tahun berikutnya, Megawati
naik menjadi presiden menggantikan kedudukan Gus Dur yang dicopot
mandatnya oleh MPR, dan menunjuk Hamzah Haz sebagai wakil presiden untuk
mendampingi Megawati melanjutkan pemerintahan.
4)
Amien
Rais
Amien Rais merupakan salah satu dari
tokoh-tokoh reformasi yang hadir dari dunia kampus. Amien Rais juga punya
andil dalam menggulingkan rezim Soeharto. Beliau merupakan sosok pencetus
berdirinya kelompok Poros Tengah yang dideklarasikan di Ciganjur, tempat
kediaman Gus Dur. Awal-awal menjelang rezim orde baru runtuh, Amien Rais
selalu turun ke jalan bergabung dengan demonstran mahasiswa. Orasi-orasi
yang dilontarkan Amien Rais begitu cerdas. Beliau menawarkan perubahan
demokrasi Indonesia yang lebih modern. Saat banyak partai bermunculan bak
cendawan di musim hujan, Amien Rais juga mendeklarasikan partainya, yakni
Partai Amanat Nasional. Pada era reformasi, PAN merupakan salah satu
partai papan atas. Amin Rais juga sempat menjabat ketua MPR.
C.
PERISTIWA-PERISTIWA
PENTING DALAM REFORMASI
Berikut
ini kronologi beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak
pada tahun 1998.
1.
Demonstrasi Mahasiswa
Desakan
atas pelaksanaan reformasi dalam kehidupan nasional dilakukan mahasiswa dan
kelompok proreformasi. Pada tanggal 7 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa di
Universitas Jayabaya, Jakarta. Demonstrasi ini berakhir bentrok dengan aparat
dan mengakibatkan 52 mahasiswa terluka. Sehari kemudian pada tanggal 8 Mei 1998
demonstrasi mahasiswa terjadi di Yogyakarta (UGM dan sekitarnya). Demonstrasi
ini juga berakhir bentrok dengan aparat dan menewaskan seorang mahasiswa
bernama Mozes Gatotkaca. Dalam kondisi ini, Presiden Soeharto berangkat ke
Mesir tanggal 9 Mei 1998 untuk menghadiri sidang G 15.
2. Peristiwa Trisakti
Tuntutan agar Presiden Soeharto
mundur semakin kencang disuarakan mahasiswa di berbagai tempat. Tidak jarang
hal ini mengakibatkan bentrokan dengan aparat keamanan. Pada tanggal 12 Mei
1998 empat mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta tewas tertembak peluru
aparat keamanan saat demonstrasi menuntu Soeharto mundur. Mereka adalah Elang
Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Peristiwa
Trisakti mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia.
3. Kerusuhan Mei 1998
Penembakan aparat di
Universitas Trisakti itu menyulut demonstrasi yang lebih besar. Pada tanggal 13
Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo.
Kondisi ini memaksa Presiden Soeharto mempercepat kepulangannya dari Mesir.
Sementara itu, mulai tanggal 14 Mei 1998 demonstrasi mahasiswa semakin meluas.
Bahkan, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan
daerah.
4. Pendudukan Gedung MPR/DPR
Mahasiswa Jakarta menjadikan
geudng MPR/DPR sebagai pusat gerakan yang relative aman. Ratusan ribu mahasiswa
menduduki gedung rakyat. Bahkan, mereka menduduki atap gedung tersebut. Mereka
berupaya menemui pimpinan MPR/DPR agar mengambil sikap yang tegas. Akhirnya,
tanggal 18 Mei 1998 ketua MPR/DPR Harmoko meminta Soeharto turun dari
jabatannya sebagai presiden. Pernyataan Harmoko itu kemudian dibantah oleh
Pangjab Jenderal TNI Wiranto dan mengatakannya sebagai pendapat pribadi. Untuk
mengatasi keadaan, Presiden Soeharto mengundang beberapa tokoh masyarakat
seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid ke Istana Negara pada tanggal
19 Mei 1998. Akan tetapi, upaya ini tidak mendapat sambutan rakyat.
5. Pembatalan Apel Kebangkitan
Nasional
Momentum hari Kebangkitan
Naisonal 20 Mei 1998 rencananya digunakan tokoh reformasi Amien Rais untuk
mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Akan tetapi, beliau membatalkan
rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan
tersebut. Di Yogyakarta, Surakarta, Medan, dan Bandung ribuan mahasiswa dan
rakyat berdemonstrasi. Ketua MPR/DPR Harmoko kembali meminta Soeharto
mengundurkan diri pada hari Jumat tanggal 22 Mei 1998 atau MPR/DPR akan
terpaksa memilih presiden baru. Bersamaan dengan itu, sebelas menteri Kabinet
Pembangunan VII mengundurkan diri.
6. Pendunduran Diri Presiden
Soeharto
Pada dini hari tanggal 21 Mei
1998 Amien Rais selaku Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan, “Selamat
tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru”. Ini beliau
lakukan setelah mendengar kepastian dari Yuzril Ihza Mahendra. Akhirnya, pada
pukul 09.00 WIB Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Itulah
beberapa peristiwa penting menyangkut gerakan reformasi tahun 1998. Soeharto
mengundurkan diri dari jabatan presiden yang telah dipegang selama 32 tahun.
Beliau kemudian digantikan B.J. Habibie. Sejak saat itu Indonesia memasuki era
reformasi.
D. PERKEMBANGAN POLITIK DAN
EKONOMI PADA MASA REFORMASI
Kondisi Politik masa reformasi
Presiden Habibie sebagai
pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan
politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan
umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan
pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Selain itu pada masa
pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum.
Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan
pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau
demonstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang
ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian
dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut.
Setelah reformasi dilaksanakan,
peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu 75
orang menjadi 38 orang. Langkah ini yang ditempuh adalah ABRI semula terdiri
dari empat angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI,
namun mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian
berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI
yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pada masa Pemerintahan Presiden
B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum itu
disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan yang
dilakukan oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapat sambutan baik
dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya
mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Presiden Habibie
mencabut lima paket undang-undang tentang politik. Sebagai gantinya DPR
berhasil menetapkan tiga undang-undang politik baru. Ketiga undang-undang itu
disahkan pada tanggal 1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie.
Ketiga undang-undang itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan
umum, susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Munculnya undang-undang politik
yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya kehidupan politik di
Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu partai-partai politik
bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di
Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai
politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum tahun 1999. Hal ini disebabkan
karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan cukup ketat. Setalah
perhitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),
hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara-suara terbanyak di
antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan pembangunan, Partai
Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.
Setelah Komisi Pemilihan Umum
berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR segera melaksanakan sidang.
Sidnag Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999.
Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi ketua MPR dan Akbar Tanjung
menjadi ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung
jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355
suara menolah, 322 menerima, 9 absen dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan
pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri mejadi
Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan munculnya tiga calon
Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR yaitu Abdurrahman
Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza MAhendra. Namun
tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkna diri. Oleh karena
itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahman
Wahid dan Megawati Soekarnopoutri. Dari hasil pemilihan presiden yang
dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden
Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil
Presiden dengan calonnya Megawati Soekaroputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil
Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada
tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati
Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia tidak sampai pada akhir
masa jabatannya. Beliau menduduki jabatan sampai tahun 2001 dikarenakan
munculnya ketidakpercayaan parlemen padanya. DPR/MPR kemudian memilih dan
mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia dan
Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden Indonesia. Masa kekuasaan Megawati berakhir
pada tahun 2004. Pemilihan Umum tahun 2004 merupakan momen yang sangat penting
dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia.
Pada pemilihan umum ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai
Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik
Indonesia untuk masa jabatan 2004-2009.
Kondisi Ekonomi Masyarakta
Indonesia
Sejak berlangusngnya krisis moneter
pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan
perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun.
Pengangguran juga semakin luas. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh
pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia diantaranya :
a. Merekapitulasi perbankan
b. Merekonstruksi perekonomian
Indonesia
c. Melikuidasi beberapa bank
bermasalah
d. Menaikkan nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp 10.000,-
e. Mengimplementasikan reformasi
ekonomi yang disyaratkan IMF
Dalam
rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga memperhatikan
harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru
maupun sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila
pendapatan petani meningkat, maka permintaan pertanian terhadap barang non
pertanian juga meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian akan
member semangat bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan
perusahaannya. Pihak pemerintah telah berusaha ntuk membawa Indonesia keluar
dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.
Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap
berdasarkan skala prioritas.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Pada masa reformasi munculnya
undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk berkembangnya
kehidupan politik di Indonesia. Dengan munculnya undang-undang politik itu
partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai
politik telah berdiri di Indonesia pada masa itu. Namun dari sekian banyak
jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum tahun
1999. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik
diberlakukan cukup ketat. Setalah perhitungan suara berhasil diselesaikan oleh
Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih
suara-suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai
Persatuan pembangunan, Partai Pembangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional.
Dalam
rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga memperhatikan
harga produk pertanian Indonesia, karena selama masa pemerintahan Orde Baru maupun
sejak krisis 1997 tidak pernah berpihak kepada petani. Apabila pendapatan
petani meningkat, maka permintaan pertanian terhadap barang non pertanian juga
meningkat. Dengan ditetapkannya harga produk pertanian akan member semangat
bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya. Pihak
pemerintah telah berusaha ntuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi
tidak mungkin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itu untuk
mengatasi krisis, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik
Indonesia, memerlukan penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
B.
SARAN
Untuk
masyarakat indonesia khususnya generasi bangsa untuk lebih menghargai
perjuangan-perjuangan pahlawan terdahulu yang telah memperjuangkan negara ini
hingga merdeka, sehingga kita mempunyai rasa cinta terhadap negara. Dan
wujudkanlah negara yang tentram, damai dan sejahtera.
DAFTAR PUSTAKA
http://gmcrime.blogspot.com/2012/11/tokoh-tokoh-reformasi-pemrakarsa.html
Post a Comment for "Perkembangan politik dan ekonomi pada era reformasi"