Runtuhnya orde baru dan lahirnya reformasi
BAB I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Perjalanan sejarah Orde Baru yang
panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari
dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an
dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada
waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok
antara si kaya dan si miskin.
Bahkan Orde Baru ingin
mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara. Hal ini
menimbulkan berbagai efek negatif. Berbagai bentuk penyelewengan terhadap
nilai- nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 itu disebabkan oleh adanya
tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak pertengahan tahun 1996
situasi politik di Indonesia memanas. Golongan Karya yang berkeinginan menjadi
mayoritas tunggal (Single Majority) mendapat tekanan
dari masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perubahan di bidang politik,
ekonomi, demokratisasi dalam kehidupan sosial serta dihormatinya hak asasi
manusia.
Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan
Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya
Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi
masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau
Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
B.
RUMUSAN MASALAH
1. Apakah pengertian reformasi?
2. Bagaimana penyebab runtuhnya orde
baru?
3. Bagaimana sejarah reformasi?
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN REFORMASI
Reformasi secara
etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform”
yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting
right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika
masyarakat, dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap
pembaharuan dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan
tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to
change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change
while preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses
perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi
merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.
Makna reformasi dewasa
ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan
yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan
reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat
dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai
dengan makna reformasi itu sendiri.
Secara harfiah
reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau
menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau
bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat
Munculnya
gerakan reformasi dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang
dihadapi bangsa Indonesia. Semula gerakan ini hanya berupa demonstrasi di
kampus-kampus di berbagai daerah. Akan tetapi, para mahasiswa harus turun ke
jalan karena aspirasi mereka tidak mendapatkan jalan keluar. Gerakan reformasi
tahun 1998 mempunyai enam agenda antara lain suksesi kepemimpinan nasional,
amandemen UUD 1945, pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan
supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi
adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden.
B. RUNTUHNYA ORDE BARU
Di balik kesuksesan pembangunan
di depan, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan
Soeharto, praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) tumbuh subur. Praktik
korupsi menggurita hingga kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada
tahun 1998. Rasa ketidakadilan mencuat ketika kroni-kroni Soeharto yang diduga
bermasalah menduduki jabatan menteri Kabinet Pembangunan VII. Kasus-kasus korupsi
tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil.
Pembangunan Indonesia
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidakadilan dan
kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan
pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya,
muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar
Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang
(transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak
merata semakin memperparah kesenjangan sosial.
Pemerintah mengedepankan
pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik
dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi
dan diwarnai pemberedelan Koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau
mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata.
Misalnya, program “Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer
(DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997-1998.
Indonesia mengalami krisis
ekonomi pada tahun 1997. Krisis moneter dan keuangan yang semula terjadi di
Thailand pada bulan Juli 1997 merembet ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan
kemarau terburuk dalam lima puluh tahun terakhir. Dari beberapa negara Asia,
Indonesia mengalami krisis paling parah. Solusi yang disarankan IMF justru
memperparah krisis. IMF memerintahkan penutupan enam belas bank swasta nasional
pada 1 November 1997. Hal ini memicu kebangkrutan bank dan negara.
Krisis ekonomi mengakibatkan
rakyat menderita. Pengangguran melimpah dan harga kebutuhan pokok melambung.
Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai daerah. Daya beli masyarakat
menurun. Bahkan, hingga bulan Januari 1998 rupiah menembus angka Rp 17.000,00
per dolar AS. Masyarakat menukarkan rupiah dengan dolar. Pemerintah
mengeluarkan “Gerakan Cinta Rupiah”, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan.
Krisis moneter tersebut telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Krisis
ini ditandai adanya keterpurukan di segala bidang kehidupan bangsa. Kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah semakin menurun. Pemerintah kurang peka dalam
menyelesaikan krisis dan kesulitan hidup rakyat. Kabinet Pembangunan VII yang
disusun Soeharto ternyata sebagian besar diisi oleh kroni dan tidak berdasarkan
keahliannya. Kondisi itulah yang melatarbelakangi munculnya gerakan reformasi.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan
Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi
ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda
Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan
rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok
menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh
mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan
reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12
Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat
mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat
mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan
Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar
sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi
tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII
menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang
bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD,
UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi
belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto
mundur dari jabatannya.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998
Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan
menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini
menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.
C. SEJARAH LAHIRNYA REFORMASI
Reformasi merupakan suatu
perubahan catatan kehidupan lama catatanan kehidupan baru yang lebih
baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu
gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama
perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan
sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi
atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.
Persoalan
pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok
(sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu,
telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga
masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara, situasi politik
dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali.
Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari
kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan
tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.
Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak
mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur
dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Oleh karena itu, tujuan
lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok
merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi.Pemerintahan
Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak
konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru.
Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Namun dalam pelaksanaannya,
pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat
merugikan rakyat kecil.Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan
legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.Penyimpangan-penyimpangan
itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya
gerakan reformasi, seperti berikut ini:
a. Krisis politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak
dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai kebijakan
politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam
kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.Namun yang sebenarnya terjadi adalah
dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan
kroni-kroninya.Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru
bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.
Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi
yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa.Pada
masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang
kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir
kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di
antaranya:
1) Setiap orang
atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan
subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2) Pelaksanaan
Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3) Terjadinya
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak
memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.
4) Pelaksanaan
Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut
berpartisipasi dalam pemerintahan.
5) Terciptanya
masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi
presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa
dan tidak demokratis.
b. Krisis hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak
terbatas pada bidang politik.Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan
intervensi.Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani
kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh
keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para
penguasa.Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf
menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari
kekuasaan pemerintah (eksekutif)’.
c. Krisis
ekonomi
Krisis
moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi
perkembangan perekonomian Indonesia.Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu
menghadapi krisis global yang melanda dunia.Krisis ekonomi Indonesia diawali
dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Pada
tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp
2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar.
Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai
titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia
tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:
1) Hutang luar
negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab
terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara,
tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis
ekonomi.
2) Industrialisasi,
pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri.
Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia.Masyarakat
Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang
sangat rendah (rata-rata).
3) Pemerintahan
Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya
sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan
pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat.
d. Krisis sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab
terjadinya krisis sosial.Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis
menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan
agama.Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah.Ketimpangan
perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis
sosial.Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga
sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan
terhadap krisis sosial.
e. Krisis
kepercayaan
Krisis
multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan
masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto.Ketidakmampuan pemerintah
dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum
dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada
rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
BAB
III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Reformasi secara
etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform”
yang secara semantik bermakna “make or become better by removing or putting
right what is bad or wrong”. Reformasi merupakan bagian dari dinamika masyarakat,
dalam arti bahwa perkembangan akan menyebabkan tuntutan terhadap pembaharuan
dan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan
tersebut. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to
change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change
while preserving). Dalam hal ini, proses reformasi bukanlah proses
perubahan yang radikal dan berlangsung dalam jangka waktu singkat, tetapi
merupakan proses perubahan yang terencana dan bertahap.
Makna reformasi dewasa
ini banyak disalah artikan sehingga gerakan masyarakat yang melakukan perubahan
yang mengatasnamakan gerakan reformasi juga tidak sesuai dengan gerakan
reformasi itu sendiri. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat
dengan mengatasnamakan gerakan reformasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai
dengan makna reformasi itu sendiri.
Secara harfiah
reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau
menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau
bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat
B.
SARAN
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
sempurna. Maka penulis mohon kritik dan saran guna perbaikan untuk masa yang
akan datang.
DAFTAR
PUSTAKA
Soerjono Soekanto. Sosiologi
Suatu Pengantar. Jakarta: PT
Grafindo Persada, 1990
Post a Comment for "Runtuhnya orde baru dan lahirnya reformasi"