Perbedaan dan persamaan kebijakan antara kedua tokoh deandels dan rafles
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR
BELAKANG
Pada mulanya pedagang-pedagang
Belanda yang berpusat di Rotterdam
membeli rempah-rempah dari Lisabon.Pada waktu itu Belanda masih dalam
penjajahan Spanyol,kemudian terjadilah perang 80 tahun,dan berhasil melepaskan Belanda
terhadap Spanyol,serta menjadikan William
Van Oranye sebagai pahlawan kemerdekaan Belanda. Pada tahun
1580 Raja Philip dari Spanyol naik
tahta,ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis ,Akibatnya Belanda tidak
dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol,hal
itulah yang mendorong Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera untuk
mendapatkan daerah asal rempah-rempah.
Pada tahun 1595 Linscoten berhasil
menemukan tempat-tempat di P.Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak
menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan,Peta yang dibuat oleh Linscoten
diberi nama Interatio yang artinya keadaan didalam atau situasi di
Indonesia. Pada tahun 1595,bulan April Cornelius de Houtman dan De
Keyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan Route
: Belanda-Pantai barat Afrika-Tanjung Harapan-Samudera Hindia-Selat
Sunda-Banten,selama pelayarannya itu selalu menjauhi Route pelayaran
Portugis,dan tidak singgah ke India-Malaka.
Pada bulan Juni 1596 pelayarannya
berhasil berlabuh di Banten,dan pada mulanya kedatangannya mendapat sambutan
baik dari masyarakat Banten.Kedatangan Belanda diharapkan dapat
memajukanperdagangan dan dapat membantu usaha penyerangan ke Palembang yang
dipimpin oleh raja Maulana Muhammad,akan tetapi sikap De Houtman semakin kaku
dalam perdagangan (hanya mau membeli rempah-rempah pada musim panen dan membeli
melalui pejabat atau cina perantara,akhirnya Ia ditangkap dan dibebaskan
setelah membayar uang tebusan kemudian meninggalkan Banten.
B.
RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kebijakan-kebijakan
raffles di bidang ekonomi?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan
daedels di bidang ekonomi?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
DAENDELS
Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal
memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels
adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang
ditunjuk oleh Pemerintahan Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat
pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan
sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah Jawa.
Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur
jenderal dan memenuhi pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa
langkah strategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi
pemerintahan, dan sosial ekonomi.
Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diberlakukan
Daendels terhadap kehidupan rakyat.
1. Semua
pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan
perdagangan.
2. Melarang
penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam, dan sarang burung.
3. Melaksanakan
contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
4. Menetapkan
verplichte leverantie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah
dengan harga yang telah ditetapkan.
5. Menerapkan
sistem kerja paksa (rodi) dan membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang
pribumi.
6. Membangun
jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.
7. Membangun
pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
8. Melakukan
penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta (asing).
9. Mewajibkan
Prianger stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi
·
Bidang perekonomian dan keuangan
1. Melaksanakan
sistem sewa tanah (land rente), Tindakan ini didasarkan pada pendapatan bahwa
pemerintah Inggris adalah yang berkuasa atas semua tanah, sehingga penduduk
yang menempati tanah wajib membayar pajak.
2. Meneruskan
usaha yang pernah dilakukan Belanda misalnya penjualan tanah kepada swasta,
serta penanaman kopi.
3. Melakukan
penanaman bebas, melibatkan rakyat ikut serta dalam perdagangan.
4. Memonopoli
garam agar tidak dipermainkan dalam perdagangan karena sangat penting bagi
rakyat.
5. Menghapus
segala penyerahan wajib dan kerja rodi
B.
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN
RAFFLES
Tanggal
18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia.
Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai
penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai
penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat
kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya,
Raffles berpegang pada tiga prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan
penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan
para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan
sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah
itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat
dari tiga prinsip itu Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut
bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi.
Pada
waktu Raffles berkuasa, konflik di lingkungan istana Kasultanan Yogyakarta
nampaknya belum surut. Sultan Sepuh yang pernah dipecat oleh Daendels,
menyatakan diri kembali sebagai Sultan Hamengkubuwana II dan Sultan Raja
dikembalikan pada kedudukannya sebagai putera mahkota. Tetapi nampaknya Sultan
Raja tidak puas dengan tindakan ayahandanya, Hamengkubuwana II. Melalui seorang
perantara bernama Babah Jien Sing, Sultan Raja berkirim surat kepada Raffles.
Surat itu isinya melaporkan bahwa di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II,
Yogyakarta menjadi kacau. Dengan membaca isi surat dari Sultan Raja itu,
Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwana II seorang yang keras dan
tidak mungkin diajak kerja sama bahkan bisa jadi akan menjadi duri dalam
pemerintahan Raffles di tanah Jawa. Oleh karena itu, Raffles segera mengirim
pasukan di bawah pimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta
dan memaksa Sultan Hamengkubuwana II turun dari tahta. Sultan Hamengkubuwana II
berhasil diturunkan dan Sultan Raja dikembalikan sebagai Sultan Hamengkubuwana
III. Sebagai imbalannya Hamengkubuwana III harus menandatangani kontrak bersama
Inggris.
Raffles
telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia.
Tetapi program itu tujuan utamanya untuk meningkatkan keuntungan pemerintah
kolonial.
·
Dalam bidang perekonomian
Raffles menciptakan sistem ekonomi
yang bebas tanpa ada unsur paksaan. Ia dipengaruhi oleh cita-cita revolusi
Perancis dengan semboyannya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.
Kebijaksanaannya dalam bidang ekonomi adalah:
1. Rakyat
diberi kebebasan penuh untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak mereka
tanam.
2. Peranan
Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan gagian dari pemerintahan
kolonial Inggris.
3. Pemerintah
kolonial adalah pemilik tanah maka para petani yang menggarap tanah dianggap
sebagai penyewa tanah milik pemerintah.
4. Petani
diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah. Sewa tanah
inilah yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahan Inggris di bawah
Raffles.
Untuk menilai pelaksanaan sistem sewa tanah ini ada
tiga aspek penting yang dijalankanya itu:
1. Penyelengaraan
suatu sistem pemerintahan atas dasar pemerintahan modern (barat).
Kekuasaan raja-raja atau para Bupatidikurangi
dan diganti oleh pegawai Eropa
2. Pelaksanaan
pemungutan sewa tanah
Sistem ini gagal karena keterangan
yang dapat dipercaya untuk penetapan pajak tidak ada.
3. Promosi
penanaman tanaman perdagangan untuk ekspor
Hal ini gagal karena petani tidak
berpengalaman dalam menjual hasil tanaman mereka di pasar bebas. Mereka sering
ditipu oleh kepala desa.
BAB
III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Herman
William Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun
1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar
tidak dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan
Republik Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki
administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya
di tanah Jawa.
Tanggal
18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia.
Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai
penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai
penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat
kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya,
Raffles berpegang pada tiga prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan
penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, peranan
para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan
sebagai bagian pemerintah kolonial. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah
itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Berangkat
dari tiga prinsip itu Raffles melakukan beberapa langkah, baik yang menyangkut
bidang politik pemerintahan maupun bidang sosial ekonomi.
B. SARAN
Penulis menyadari
bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis mohon kritik
dan saran guna perbaikan untuk masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
http://kekuasandaendel.blogspot.com/
Post a Comment for "Perbedaan dan persamaan kebijakan antara kedua tokoh deandels dan rafles"