Ragam pendekatan analisis kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Metodologi analisis kebijakan adalah sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Metodologi analisis kebijakan mempunyai beberapa karakteristik utama : perhatian yang tinggi pada perumusan dan pemecahan masalah, komitmen kepada pengkajian baik yang sifatnya deskriptif maupun kritik nilai, dan keinginan untuk meningkatkan efisiensi pilihan di antara sejumlah alternatif lain.

Lima tipe informasi yang dihasilkan oleh analisis kebijakan adalah: masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Kelima tipe informasi tersebut diperoleh melalui lima prosedur analisis kebijakan: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

Analisis kebijakan, dalam pengertiannya yang luas, melibatkan hasil pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang nalar guna menemukan pemecahan masalah kebijakan.

Analisis kebijakan mengambil dari berbagai disiplin yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan normatif. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi tentang nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan-tindakan. Ketiga macam tipe informasi itu dihubungka dengan tiga pendekatan analisis kebijakan, yaitu empiris, valuatif, dan normatif.

Rekomendasi merupakan proses rasional di mana para analis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah publik. Prosedur-prosedur yang paling umum untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan (deskripsi, prediksi, evaluasi, preskripsi) dapat dibandingkan dan dipertimbangkan menurut waktu kapan prosedur-orosedur tersebut digunakan (sebelum vs sesudah tindakan) dan jenis pertanyaan yang sesuai (empirik, valuatif, normatif).

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      Apa itu analisis kebijakan?

2.      Bagaimana penelitian kebijakan?

3.      Bagaimana penelitian ilmu sosial terapan?

4.      Apakah analisis kebijakan spesifik?

5.      Bagaimana menjadi pakar kebijakan yang baik?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    APAKAH ANALISIS KEBIJAKAN ITU

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai hal ini yaitu:

1.      Ericson (1970) mengemukakan penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan.

2.      Dror (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks.

3.      Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret.

B.     ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan ialah memorandum staf mengenai masalah tertentu yang dirumuskan secara sempit. Analisis kebijakan ini tidak terlalu rumit, maka dapat dipersiapkan dalam hitungan hari atau minggu dan metode yang lazin digunakan misalnya teknik-teknik dasar pengumpulan data, termasuk kumpulan materi bacaan dan sintesis dari beragam gagasan menuju ke arah tindakan yang sedikit banyak koheren.  

Contoh: analisis yang digunakan untuk memberikan nasihat kepada Kementerian Sosial berupa apakah program bantuan kesejahteraan (subsidi permanen) berupa bahan pangan kepada kelompok komunitas tertentu yang selama ini di pandang rentan mengalami kekurangan pangan dilanjutkan atau tidak.

C.    PENELITIAN KEBIJAKAN

Penelitian kebijakan adalah suatu monograf atau laporan formal terdokumentasi berupa analisis ringkas, tetapi memuat permasalahan yang cakupannya cukup luas. Misalnya kelayakan deregulasi yang ditetapkan mengenai alokasi distribusi LPG (gas alam) berikut harganya untuk wilayah Jawa dan luar Jawa.

Analisis semacam ini bisa memakan waktu setahun bahkan lebih, dan metode yang digunakan untuk menyusunnya pun beragam yaitu analisis keputusan, analisis biaya-manfaat, analisis sistem atau teknik-teknik yang lebih rumit lainnya.

D.    PENELITIAN ILMU SOSIAL TERAPAN

Gaya penelitian ini mengacu pada evaluasi akademis terhadap dampak intervensi kebijakan pada beberapa hasil akhir (outcome) yang sebelumnya telah dirumuskan secara ketat. Misalnya analisis dampak mengenai masalah penggunaan helm pelindung kepala bagi para pengendara motor atau pemasangan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat terhadap tinggi atau rendahnya angka tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Penelitian semacam ini dapat dilakukan oleh para peneliti kebijakan transportasi yang bekerja sebagai akademisi universitas, baik secara monodisipliner ataupun interdisipliner, guna memastikan atau menilai dampak dari pemberlakuan ketentuan undang-undang mengenai keharusan mengenakan helm atau sabuk pengaman. Penelitian monodisipliner (mono disciplinary approach) dilaksanakan dengan bersandar pada disiplin tertentu seperti teknik transportasi atau sosiologi transportasi saja. Sedangkan penelitian interdisipliner (interdisciplinary approach) bisa berupa kombinasi beberapa disiplin tertentu, semisal, teknik transportasi, sosiologi perkotaan khususnya sosiologi transportasi, hukum lingkungan, politik perkotaan dan kedokteran. Teknik-teknik yang digunakan bisa saja bersifat kuantitatif yang agak rumit misalnya semacam regresi berganda, ataupun teknik-teknik yang dari segi numerik kurang rumit, namun informasinya cukup mendalam seperti halnya pada studi kasus.

E.     ANALISIS KEBIJAKAN SPESIFIK

Mengingat betapa luas dan beragamnya plobematika sosial (social problems) yang dihadapi oleh masyarakat masa kini yang mau tidak mau harus direpons oleh pemerintah maka para pakar mengembangkan berbagai pendekatan spesidik dalam analisis kebijakan publik yaitu:

1.      Pendekatan proses

Dalam pendekatan ini beragam masalah sosial dicoba untuk dikenali sebagai suatu masalah kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Kebijakan ini diseleksi untuk dipilih, diimplementasikan oleh aparat pemerintah dalam berbagai level dari sejumlah institusi tertentu, lalu dievaluasi dan akhirnya diubah berdasarkan evaluasi atas keberhasilan atau kekurangnya.

2.      Pendekatan substantif

Beberapa pakar kebijakan publik berpendapat bahwa keahlian dalam suatu area substantif adalah suatu yang dikendaki dan lebih kredibel, ketimbang analis politik “kutu loncat” berkeahlian “generik”. Di sisi lain ada pula pakar kebijakan yang berpendapat bahwa pengetahuan subtantif sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan untuk bisa mengantarkan seseorang menjadi analis kebijakan mumpuni.

3.      Pendekatan logis-positivis

Pendekatan logis-positivis atau dikenal dengan pendekatan perilaku atau pendekatan keilmuan, umumnya mendukung penggunaan teori-teori, pengujian hipotesis, pengolahan data mentah, metode komparatif dan analisis statistik kaku yang didasarkan atas logika deduktif.

4.      Pendekatan ekonometrik

Pendekatan ekonometrik ini dalam kepustakaan kebijakan publik disebut pendekatan pilihan publik (public choice approach). Pendekatan ini bersandar pada teori atau pendekatan ekonomi yang dipakai untuk memahami masalah politik. Oleh sebab itu ada yang menyebutnya sebagai economic approach to politics.

5.      Pendekatan fenomenologis (pasca-positivis)

Pendekatan ini menegaskan para analis kebijakan perlu menaruh hormat terhadap seseorang penggunaan intuisi yang cerdas, yang umumnya diperoleh seseorang melalui proses pengalaman panjang, dan karena itu tidak begitu saja diremehkan oleh penggunaan model, hipotesis, kuantifikasi, data dan semacamnya.

6.      Pendekatan partisipatif

Pendekatan ini terkait dengan tantangan pasca-positivis dan melibatkan penyertaan kepentingan dan nilai-nilai yang lebih luas dari beragam pemangku kepentingan (stakeholder), yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

7.      Pendekatan preskriptif

Pada dasarnya pendekatan ini menggunakan argumentasi yang cerdik dan kdang penggunaan data secara selektif untuk mencapai posisi politis tertentu dan meyakinkan orang lain bahwa posisi mereka pilihan kebijakan terbaik yang dikenhendaki.

8.      Pendekatan ideologis

Thomas Sowell menyebutkan pendekatan ini sebagai visi dan mengidentifikasi dua perspektif yang saling bersaing yaitu visi terbatas dan visi tak terbatas. Visi terbatas adalah suatu gambaran manusia yang egosentris dengan batasan-batasan moral. Sedangkan visi tak terbatas adalah sifat manusia (muhan nature), pemahaman serta sifat asli dapat secara sadar menghasilkan keuntungan bersama.

9.      Pendekatan historis

Pendekatan ini mengamati kebijakan sejalan dengan perjalanan waktu. Misalnya ketika seseorang mengamati kebijakan publik Indonesia dalam persektif 50 tahun atau lebih, seseorang mungkin akan memulainya dengan melihat pola-pola tertntu di dalam kontur kebijakan publik yang dulunya tidak dikenal disebabkan pendeknya jangka waktu analisis. Hanya dengan mengamati kebijakan publik dari kecenderungan periode yang lebih panjang, maka para analis dapat memperoleh perspektif yang lebih baik mengenai pola-pola yang ada dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia yang masyarakatnya pluralistis ini.

F.     MENJADI PAKAR KEBIJAKAN YANG BAIK

Menurut Yehezkel Dror ada beberapa langkah yang perlu disiapkan untuk dapat menjadi seorang analis yang baik yaitu

1.      Seseorang perlu memiliki perspektif historis dan komparatif.

Orang harus selalu mengetahui sejarah lengkap dari area kebijakan yang diteliti. Pemahaman semacam ini dpaat membantu memahami arah kecendrungan yang berlangsung dari waktu ke waktu dan berusaha memprediksi masa depan kebijakan pada arena substantif tersebut.

2.      Seseorang harus  mengetahui mengenai realita pembuatan kebijakan

Pandangan yang sangat terdistorsi mengenai bagaimana proses pembuatan kebijakan dapat diperoleh melalui teori populer atau teori yang tidak berhubungan dengan praktik.

3.      Seseorang harus mempelajari masyarakatnya sendiri secara mendalam.

Dror menyarankan agar dapat seorang analis sering melakukan perjalanan agar dapat memperoleh perspektif yang bagus mengenai negara dan institusi-institusi lain di luar negara berikut semua nilai-nilany.

4.      Seseorang harus mempelajari isu-isu besar mengenai kebijakan dan bekerja dalam isu-isu yang berlainan.

Dror menyarankan agar para pakar mencoca mempelajari berbagai isu besar kebijakan dalam sebuah karya pakar-pakar kebijakan yang andal. Seperti Herman Kahn, Amitai Etzioni dan Robert Reich. Selain itu untuk membangun kemampuan diri dan membiasakan daya sensitivitas yang amat dibutuhkan dalam menganalisis kebijakan,seseorang harus memiliki spektrum pengalaman ynag cukup luas dalam beragam isu dan masalah kebijakan publik.

5.      Seseorang harus bergerak menuju apa yang disebut metapolicymaking.

Sang analis kebijakan harus berpikir praktisi sesekali dan mencoba melihat dunia dari perspektif ini. Yaitu pandangan mengenai dunia (wordview) yang berbeda semacam ini akan membantu sang analis dalam mengembangkan pemahamannnya sendiri atas proses pembuatan kebijakan yang dalam banyak kasus amat berliku.

6.      Seseorang harus membangun filosofi ilmu pengetahuan dan bertindak sesuai dengan itu.

Kemampuan klinis, pengetahun subjektif yang didasarkan pada keterlibatan dalam kerja terapan dan studi teoritis, pemahaman implisit serta dasar-dasar pemahaman yang sejenis merupakan sumber absah (ligitimate) pengetahuan dalam pembantuan kebijakan dan merupakan dasar yang sudah bisa setengah diterima dalam pembuatan kebijakan.

7.      Analis harus memperluas jangkauan metodologi dan pengalamannya dengan berpindah pada lokasi-lokasi kerja yang berlainan, menghabiskan waktu dalam budaya yang berbeda dan mempelajari suatu bahasa.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai hal ini yaitu:

1.      Ericson (1970) mengemukakan penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan sosial yang diinginkan.

2.      Dror (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks.

3.      Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret.

B.     SARAN

Dalam sebuah kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah dan telah direalisasikan kepada masyarakat ada kalanya merupakan sebuah kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena kebijakan tersebut mampu menanggulangi krisis dan ketimpangan serta masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, akan tetapi ada kalanya dalam pemerintah membuat sebuah kebijakan tidak diterima oleh masyarakat karena kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, saran dalam makalah ini adalah sebaiknya pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan hendaklah melihat realita dalam masyarakat sehingga kebijakan yang akan ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat dan kebijakan tersebut dapat menjadi solusi yang tepat bagi problematika dalam masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Prof.Dr.H.Solichin Abdul Wahab. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

AG.Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dr. Syafaruddin, M.Pd, 2008. Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Edi Suharto, Ph.D, 2010, Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public, Bandung:Alfabeta.

Miftah toha. 2005. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Aministrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Riant Nugroho. 2008. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

William N. Dunn, 1999, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Share :